Pangeran Henrik Meninggal Saat Tertidur

Pangeran Henrik Meninggal Saat Tertidur

Pangeran Henrik

Copenhagen – Pangeran Henrik dari Denmark telah wafat dalam usia 83 tahun. Pihak istana mengabarkan, suami dari Ratu Margrethe itu wafat ketika tidur.  

Atas keinginan sang pangeran, istana akan menghormati keinginannya untuk tidak dimakamkan di sebuah pusara yang telah disiapkan untuknya dan Margrethe.

Henrik yang tak pernah disebut raja, pada tahun 2016 tetap menyandang gelar sebagai pangeran dan banyak menghabiskan waktunya di sebuah rumah dengan kebun anggur di bagian barat daya Prancis walaupun ia masih menikah dengan ratu tersebut dan secara resmi masih hidup bersamanya.

Pada Agustus 2017, Henrik yang dilahirkan dengan nama Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat di Prancis pada tahun 1934, mengumumkan dia tidak ingin dimakamkan dekat dengan ratu tersebut, memecah tradisi yang telah berusia 459 tahun. Beberapa waktu kemudian, istana mengumumkan ia menderita demensia.

Sebagaimana terjadi di sebagian besar kerajaan, seorang puteri Denmark menjadi ratu ketika suaminya naik ke singgasana, tapi seorang pria tidak menjadi raja melalui menikah dengan seorang ratu.

Sesuai dengan keinginannya, Henrik tidak ingin dimakamkan di sebuah tempat pemakaman yang telah disediakan untuknya dan istrinya di Roskilde Cathedral, melainkan jasadnya dikremasi. Sebagian abunya dilarung di perairan Danemark dan sebagian dikubur di halaman Fredensborg Castle, sebelah utara Copenhagen, tempat dia wafat.

Upacara pemakaman hanya akan dihadiri oleh keluarga dekat di Christiansborg Slotskirke di Copenhagen pada 20 Februari. Pangeran Henrik menikah dengan Margrethe pada tahun 1967. Mereka dikaruniai dua anak laki-laki, Pangeran Frederik dan Pangeran Joachim.

TAGS : Pangeran Henrik Denmark Obituary

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/29199/Pangeran-Henrik-Meninggal-Saat-Tertidur/

JR Saragih-Ance Tak Lolos, Pilgub Sumut Diikuti Dua Pasang Calon

JR Saragih-Ance Tak Lolos, Pilgub Sumut Diikuti Dua Pasang Calon

Ilustrasi Pilkada 2018

Medan – Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 hanya diikuti dua pasangan calon yakni pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Sementara pasangan JR Saragih-Ance dinyatakan tidak lolos gegara ijazah.

Keputusan itu ditetapkan dalam rapat pleno yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut di salah satu hotel berbintang, di Medan, Senin.

Pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah mendaftarkan diri dengan dukungan enam parpol yakni Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura, Partai NasDem, dan Partai Golkar.

Sedangkan pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus menjadi calon dengan dukungan PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Melalui rapat pleno tersebut, KPU Sumut menyatakan pasangan JR Saragih-Ance Selian tidak memenuhi syarat sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur.

Pasangan JR Saragih-Ance dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan cagub-cawagub karena dianggap tidak mampu menghadirkan bukti ijazah SMA.

Ketika mendaftarkan diri ke KPU Sumut, pasangan JR-Ance membawa bukti dukungan dari Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Anggota KPU Sumut Nazir Salim Manik mengatakan, usai penetapan pasangan calon tersebut, pihaknya akan menggelar penarikan nomor undian pada Selasa (13/2). 

TAGS : Pilgub Sumut KPU

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/29083/JR-Saragih-Ance-Tak-Lolos-Pilgub-Sumut-Diikuti-Dua-Pasang-Calon/

Cerita Mantan Kurir Setnov Soal Uang Rp2,5 Miliar

Cerita Mantan Kurir Setnov Soal Uang Rp2,5 Miliar

Ketum Golkar Setya Novanto saat menjalani sidang kasus korupsi KTP elektronik di Pengadilan Tipikor, Jakarta. (Anadolu)

Jakarta – Mantan kurir Setya Novanto, Abdullah alias Wahab mengaku pernah diperintahkan menukar bank note atau devisa tunas dalam pecahan dolar Singapura dengan nilainya setara Rp2,5 miliar di gerai money changer.

Uang tukaran itu, dikemas dalam kardus rokok dan setelah itu diserahkan kembali kepada Setnov. “Kalau kardus rokok ya sekitar Rp2,5 miliar pak, saya serahkan ke pak Novanto di rumah,” kata Abdullah saat menjadi saksi Setnov di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (15/2).

Tak hanya itu saja, Abdullah juga pernah mencairkan deposito milik mantan Ketua DPR RI sebanyak Rp21 miliar. Tapi uang itu, ujar Abdullah disuruh transfer ke rekening milik Sekretaris Setnov bernama Kartika Wulan Sari.  “Seingat saya uang dari hasil pencairan deposito pak Novanto,” kata dia.

“Kenapa dimasukin (uang) ke rekening mbak Wulan,” tanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Abdul Basir.

Abdullah menjawab, “Saya ikutin perintah mbak Wulan saja.”

Jaksa Basir bertanya lagi, “kalau logika akal sehat saya. Kalau saya yang nyuruh mencairkan deposito, saya akan kasih uang cash ke pak Novanto. lagian kenapa uangnya ditransfer ke mbak Wulan?”

“Mungkin untuk pengeluaran yang lainnya,” ujar Abdullah.

Dengan jawaban itu, Jaksa Basir menganggap keterangan Abdullah dikaitkan ada pencucian uang. “Gitu ya? Keterangan saudara menambah daftar panjang muter-muter duit di persidangan ini. Saya kok mencium bau-bau pencucian uang,” katanya.

Dalam kasus ini, Setnov didakwa melakukan korupsi proyek e-KTP bersama sejumlah pihak. Setnov juga disebut menerima uang sebesar US$7,3 juta dan jam tangan merk Richard Mille dari pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini.

TAGS : Setya Novanto E-KTP

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/29256/Cerita-Mantan-Kurir-Setnov-Soal-Uang-Rp25-Miliar/

KPK Kritik UU Soal Periksa Anggota DPR Harus Izin Presiden

KPK Kritik UU Soal Periksa Anggota DPR Harus Izin Presiden

Juru bicara KPK Febri Diansyah

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritisi Pasal 245 yang termaktub dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Pasalnya, UU itu memaksa KPK mengantongi restu presiden jika memanggil dan memeriksa anggota DPR.

UU MD3 itu diketahui baru saja disahkan oleh pemerintah dan DPR. Dalam pasal 245 poin 1 disebutkan “Pemanggilan dan Permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus ‎mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.

Kemudian dalam poin 2 pasal itu disebutkan “Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR: (a). tertangkap melakukan tindak pidana; (b) disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau (c) disangka melakukan tindak pidana khusus.

Ditenggarai klausul yang menjadi polemik dalam pasal tersebut terkait redaksional `disangka`. Redaksional `disangka` itu ditenggarai hanya mengerucut pada seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, bukan pada seorang saksi yang diduga terlibat atau mengetahui terjadinya tindak pidana korupsi.

Jika mengacu pada pasal yang telah disahkan tersebut, pemanggilan seorang saksi dari kalangan DPR tentunya akan melewati serangkaian proses dan memakan waktu. Pasalnya, harus melalui pertimbangan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden.

‎Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri sebelumnya telah membatalkan klausul atas izin MKD, sehingga izin diberikan langsung oleh presiden.

Lembaga antikorupsi menegaskan menolak jika pemanggilan atau pemeriksaan terhadap anggota DPR harus melalui izin Presiden.‎ KPK juga menegaskan enggan meminta restu atau rekomendasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk memeriksa anggota DPR yang terlibat kasus korupsi.

“Kita perlu baca secara lengkap UU tersebut kalau benar UU itu mengecualikan tindak pidana khusus maka semestinya KPK tidak membutuhkan izin Presiden,” ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Namun, diakui Febri, pihaknya memang  tidak bisa melakukan pemanggilan paksa ‎jika anggota tersebut masih dalam proses penyelidikan. KPK baru dapat melakukan upaya paksa kepada anggota DPR yang dugaan tindak pidana korupsinya sudah masuk dalam proses penyidikan.

“Pemanggilan baru dikenal ketika kita bicara pada proses penyidikan nah diproses penyidikan tentu sudah ada tersangka nya dan sudah ada dugaan tindak pidana korupsi apa yg dilakukan,” terang Febri.

TAGS : KPK Presiden Joko Widodo DPR

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/29170/KPK-Kritik-UU-Soal-Periksa-Anggota-DPR-Harus-Izin-Presiden/

KPK Dalami Peran Saksi Agus Soal Korupsi Pesawat Garuda

KPK Dalami Peran Saksi Agus Soal Korupsi Pesawat Garuda

Garuda Indonesia

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan pesawat dan mesin pesawat Airbus A330-300 milik PT Garuda Indonesia dari PT Rolls Royce. Salah satunya ‎Kapten Agus Wahjudo.

‎Agus Wahjudo sebelumnya diketahui pernah menjabat sebagai ‎ Executive Project Manager PT Garuda Indonesia. Lembaga antikorupsi menyebut jika Agus pernah memimpin proses pengadaan pesawat dan mesin pesawat pada perusahaan plat merah tersebut.

“Salah satu saksi (Agus Wahjudo)‎, kita dalami juga peran dan pengetahuannya sebagai pejabat yang memimpin proses pengadaan di Garuda Indonesia,” ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Agus menjadi salah satu saksi yang diperiksa penyidik KPK hari ini. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Dirut PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar.

Namun, ‎pensiunan pegawai PT Garuda Indonesia ini menutup rapat-rapat mengenai  pemeriksaannya. Dia juga enggan mengungkap soal pengadaan yang berujung rasuah tersebut.

Tercatat, Agus merupakan salah satu saksi yang telah dicegah berpergian keluar negeri oleh Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Pencegahan itu atas permintaan KPK.

Selain Agus, KPK juga mencegah dua saksi lainnya yang dianggap penting. Yakni Sallywati Rahardja danb Hadinoto Soedigno.

KPK sejauh ini baru menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan suap pembelian pesawat dan mesin pesawat Airbus A330-300 milik PT Garuda Indonesia dari perusahaan mesin raksasa di dunia Rolls Royce. Yakni, mantan Dirut PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar dan Beneficial Owner Connaught International, Soetikno Soedarjo sekaligus Bos PT MRA.

Emirsyah dalam kasus ini diduga telah menerima suap dari perusahaan mesin Rolls Royce terkait dengan pengadaan mesin A330-300. Suap tersebut diberikan Rolls Royce kepada Emirsyah dalam bentuk uang dan barang melalui perantara Soetikno Soedarjo.

Meski telah bersatus tersangka, keduanya  hingga kini belum ditahan oleh KPK. Keduanya masih melenggang bebas.

TAGS : Emirsyah Satar Garuda Indonesia KPK

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/29152/KPK-Dalami-Peran-Saksi-Agus-Soal-Korupsi-Pesawat-Garuda–/

Myanmar Berikan Tindakan Tegas Tentaranya Terkait Rohingnya

Myanmar Berikan Tindakan Tegas Tentaranya Terkait Rohingnya

Pengungsi Rohingya menunggu kapal menyeberangi perbatasan melalui sungai Naf di Maungdaw, Myanmar, 7 September 2017 (Foto: Mohammad Ponir Hossain)

Naypyidaw – Pemerintahan Myanmar akan memberikan tindakan terhadap 10 anggota pasukan keamanannya yang terlibat dalam pembunuhan sejumlah warga Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine. Tindakan itu terkait rangkaian peristiwa terkait pembunuhan terhadap 10 pria Rohingya di desa Inn Din, Rakhine utara, yang jasadnya ditanam di kuburan massal.

Juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Htay  mengatakan, tindakan berdasarkan hukum itu akan  diambil terhadap tujuh tentara dan tiga polisi serta enam penduduk desa sebagai bagian dari penyelidikan, yang dimulai sebelum laporan Reuters muncul.

Pada 10 Januari, militer mengatakan bahwa 10 korban Rohingya itu merupakan bagian kelompok beranggotakan 200 teroris yang memulai serangan terhadap pasukan keamanan.

Sebagian penduduk desa kemudian menyerang sebagian korban dengan parang sementara tentara menembak korban lainnya. Versi militer itu berbeda dengan keterangan sejumlah saksi Reuters, baik yang beragama Buddha maupun Islam.

Penduduk desa Buddha mengatakan tidak ada serangan oleh gerilyawan Rohingya terhadap pasukan keamanan di Inn Din. Sementara saksi dari Rohingya dilansir Reuters mengatakan bahwa para tentara mengambil begitu saja 10 orang dari ratusan pria, perempuan, dan anak-anak yang tengah berlindung mencari aman di pantai terdekat.

Hampir 690.000 warga Rohingya melarikan diri dari Rakhine ke Bangladesh sejak Agustus tahun lalu, saat militer melakukan operasi besar untuk memburu pelaku serangan terhadap sejumlah pos penjagaan. PBB menduga operasi militer itu sebagai genosida.

TAGS : Pengungsi Rohingya Myanmar PBB

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/29057/Myanmar-Berikan-Tindakan-Tegas-Tentaranya-Terkait-Rohingnya/

Tanjakan Emen Makan Korban, 15 Orang Tewas

Tanjakan Emen Makan Korban, 15 Orang Tewas

Ilustrasi garis polisi (foto: Patch)

Jakarta – Sebuah kecelakaan maut antara bus dan sepeda motor terjadi di Tanjakan Emen, Subang, Jawa Barat, pada Sabtu (10/2) sore. Akibatnya, 15 orang tewas dalam kecelakaan tersebut.

Berdasarkan informasi yang beredar, kecelakaan berawal ketika pengemudi bus PO. Premium Fassion yang dikemudikan Amirudin kehilangan kendali, saat melintasi Tanjakan Emen dari arah Lembang, Bandung menuju Subang.

Akibat jalan curam dan berkelok, Amirudin menabrak sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi T 4382 MM, sebelum akhirnya menabrak tebing dan terguling di bahu jalan.

Para korban merupakan penumpang PO. Premium Fassion yang diketahui berasal dari Ciputat Timur, Tangerang. Kabarnya, mereka baru saja selesai berwisata di kawasan tersebut.

Untuk sementara, Tanjakan Emen ditutup untuk umum. Hanya ambulance saja yang diizinkan masuk, untuk mengangkut jenazah korban yang tergeletak di lokasi kejadian.

TAGS : Tanjakan Emen Subang Kecelakaan

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/29023/Tanjakan-Emen-Makan-Korban-15-Orang-Tewas/

Abun Si Penyuap Bupati Kukar Segera Disidang

Abun Si Penyuap Bupati Kukar Segera Disidang

Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari

Jakarta – Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun alias Abun tak lama lagi akan duduk di kursi pesakitan pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor). Hal itu menyusul telah rampungnya proses penyidikan kasus dugaan suap t‎erkait pemberian izin oprasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman yang menjerat Hery.

Dalam kasus itu, Hery ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menyuap Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari. Dugaan suap yang diberikan Hery kepada Rita senilai Rp 6 miliar.

Hari ini, Kamis (15/2/2018), penyidik KPK  pelimpahan barang bukti dan tersangka Hery ke penuntut umum atau tahap dua. “Hari ini dilakukan pelimpahan barang bukti dan tersangka HSG (Direktur Utama PT Sawit Golden Prima) dalam Tindak Pidana Korupsi Suap terkait pemberian ijin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di desa Kupang Baru Kec.Muara Kaman Kepada PT.SGP ke penuntutan,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

Setelah tahap dua ini, penuntut umum selanjutnya memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menyusun surat dakwaan dan kemudian melimpahkanya ke pengadilan.‎ Rencannya persidangan akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta. “Sidang rencananya akan dilaksanakan di PN Tipikor, Jakarta,” ucap Febri.

‎Hingga hari ini, kata Febri, sekurangnya total 19 saksi telah diperiksa oleh penyidik KPK terkait kasus suap tersebut. Hery sendiri telah dua kali diperiksa penyidik pada 19 Desember 2017 dan 5 Januari 2018. “HSG diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” tandas Febri.

Dalam perkara itu, KPK juga menetapkan Rita sebagai tersangka. Perkara yang menjerat Rita tak lama lagi akan bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta.

TAGS : Rita Widyasari Kutai Kartanegara Hery Susanto Gun

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/29250/Abun-Si-Penyuap-Bupati-Kukar-Segera-Disidang/

Pasal 122 K UU MD3 Dinilai Konyol

Pasal 122 K UU MD3 Dinilai Konyol

Pengamat Politik Sigma, Said Salahudin

Jakarta – Undang-Undang (UU) No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) khususnya Pasal 122 huruf K yang baru disahkan oleh paripurna DPR dinilai konyol alias bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.

Penilaian itu disampaikan Pengamat Politik Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin, melalui pesan singkatnya kepada Jurnas.com, Jakarta, Kamis (15/2).

Menurutnya, UU No.17 Tahun 2014 Tentang MD3 khususnya Pasal 122 huruf K tersebut wajar bahkan wajib dipersoalkan. Sebab, dalam pasal tersebut MKD DPR bertugas “mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.”

“Jadi saya cuma mau bilang Pasal 122 huruf k UU MD3 itu pasal kurang akal bin sembrono bin konyol yang harus dibuang jauh-jauh dari hukum positif kita,” kata Said.

Said menegaskan, pasal tersebut tidak memiliki kepastian hukum sehingga sangat berbahaya dan dapat mengancam kebebasan masyarakat dalam menggunakan hak konstitusionalnya mengawasi para wakil rakyat yang telah mereka pilih saat Pemilu.

“Repot sekali kita bernegara kalau wakil-wakil rakyatnya “baperan” dan bisa seenaknya mengancam kritik dari orang-orang yang telah memungkinkan mereka duduk di kursi empuk lembaga perwakilan rakyat,” tegasnya.

TAGS : Revisi UU MD3 Hak Imunitas DPR KPK

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/29237/Pasal-122-K-UU-MD3-Dinilai-Konyol/

Uang Suap Bupati Subang Untuk Kampanye Pilkada

Uang Suap Bupati Subang Untuk Kampanye Pilkada

Bupati Subang, Jawa Barat, Imas Aryumningsih

Jakarta – Bupati Subang, Jawa Barat,  Imas Aryumningsih diduga menggunakan sebagian uang suap yang diterimanya  untuk kepentingan kampanye Pilkada serentak 2018. Uang dugaan suap dari pengusaha Miftahhudin terkait ‎pengurusan perizinan di Pemkab Subang.

“Diduga sebagian uang ini diduga dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye bupati,” ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

‎Diketahui, Imas merupakan calon bupati Subang yang didampingi Sutarno sebagai calon wakil bupati. Pasangan itu telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Subang.

Tak hanya itu, Imas juga diduga mendapat fasilitas terkait keikutsertaannya dalam Pilkada serentak 2018.‎ “Selain uang bupati juga menerima fasilitas terkait pencalonan tersebut, antara lain pemasangan baliho, dan sewa kendaraan untuk kebutuhan kampanye,” ujar Basaria.

Sebelumnya Imas ditetapkan sebagai tersangka bersama Miftahhudin selaku pihak swasta, Data selaku pihak swasta, dan Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang , Asep Santika.

Komitmen fee antara Imas dengan perantara suap senilai Rp 1,5 miliar. Sementara komitmen fee antara perantara suap Imas dengan pengusaha sebesar Rp 4,5 miliar.

Saat operasi tangkap tangan, tim KPK hanya menyita Rp 337,3 juta. Diduga pemberian uang itu terkait dengan pengurusan perizinan di Pemkab Subang, yang diajukan dua perusahaan yaitu PT ASP dan PT PBM senilai Rp 1,4 miliar. Perusahaan itu disebut ingin membangun pabrik di wilayah Subang, Jawa Barat.

TAGS : Tangkap Tangan Subang Imas Aryumningsih

This article is automatically posted by WP-AutoPost Plugin

Source URL:http://www.jurnas.com/artikel/29197/Uang-Suap-Bupati-Subang-Untuk-Kampanye-Pilkada-/